RADARPRIANGAN.ID — Diketahui, bahwa kondisi negara dan bangsa ini sedang berada di fase yang tidak baik-baik saja.
Terkhusus, di Wilayah Provinsi Jawa Barat, dimana Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat tahun 2023 sedang mengalami penurunan secara deviden.
Penyebabnya, beberapa faktor yang salah satunya kasus dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).
Sama seperti halnya badan usaha milik negara (BUMN) dan juga badan usaha milik daerah (BUMD) biasanya kerap menjadi sapi perah penguasa.
Disampaikan perwakilan Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Jawa Barat, Koswara Hanafi yang juga Ketum LSM Pemuda saat aksi unjuk rasa di Bank Bjb pada Selasa 1 Oktober 2024.
Menurut dia, Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Merupakan salah satu bank milik Pemerintah Daerah terbesar di Indonesia.
“Bank BJB wajib menerapkan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manajemen resiko, kepatuhan terhadap aturan-aturan perbankan, selain itu Bank BJB sebagai BUMD juga harus memiliki fungsi pelayanan yang mencerminkan wajah dari Pemerintah Daerah terhadap masyarakat,” ucap dia.
Pihaknya, dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Jawa Barat merasa prihatin dengan adanya dugaan indikasi korupsi di tubuh Bank BJB.
Bahkan, kata dia, sebelum mencuatnya kasus Dana Iklan sebesar 200 Miliar, telah menyoroti laporan harta kekayaan para Pejabat (Direksi) Bank BJB disetiap tahunnya yang mengalami kenaikan secara signifikan.
“Sehingga, kami menganggap kenaikan harta para pejabat (Direksi) BJB selama menjabat sebagai Direksi Bank BJB tersebut tidak wajar,” ujarnya.
Kemudian, kata dia, semakin dikuatkan dengan adanya temuan tindak pidana korupsi oleh lembaga KPK yang telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus korupsi markup dana iklan Bank BJB sebesar 200 miliar rupiah.
“Berangkat dari uraian diatas, kami menuntut seluruh pejabat (Direksi) Bank BJB untuk bertanggungjawab, secara moral Para pejabat (Direksi) Bank BJB untuk mengundurkan diri dari posisi sebagai Direksi di Bank BJB karena telah gagal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemangku kebijakan di Bank BJB,” ujar Koswara didampingi Indra dari LBH LSM Pemuda.
“Selain itu, kami menuntut Para penegak hukum untuk menindak tegas terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi di tubuh Bank BJB, karena menurut keyakinan kami, masih banyak masalah lain yang belum diketahui secara keseluruhan di Bank BJB selain markup dana Iklan, dan meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas di duga pelaku kejahatan tindak pidana Korupsi yang ada di Bank BJB diluar orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemikiran kami sampaikan Pernyataan Sikap ini atas nama Masyarakat dan Mahasiswa Jawa Barat,” ujarnya.***
