RADARPRIANGAN.ID — PWNU Jawa Timur menghasilkan sejumlah keputusan penting seusai Musyawarah Alim Ulama. Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur KH Moh Hasan Muwatakkil Alallah, menuturkan, di antaranya pentingnya memperhatikan akhlak dan etika Nahdlatul Ulama dalam menjalankan roda organisasi.
“Agar PWNU Jawa Timur, tidak mengambil sikap, keputusan, dan langkah yang berujung pada ketidakpatuhan terhadap PBNU. Karena hal itu tidak sesuai dengan akhlak dan etika Nahdlatul Ulama’,” tutur KH Moh Hasan Muwatakkil Alallah, dalam keterangan Kamis 31 Maret 2022.
Forum Musyawarah Alim Ulama menegaskan, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Jawa Timur tidak mengambil sikap keputusan, dan langkah politik apapun yang terkait dengan politik kekuasaan dan hendaknya lebih memikirkan kemaslahatan ummat dan Pondok Pesantren.
“Memohon kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar membuka forum dialog dengan Presiden, Wakil Presiden, Mendiknas, DPR RI kususnya komisi VIII, mengenai poin-poin Rancangan Undang-Undang Sistem Pendikan Nasional (Sisdiknas) yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Agama Islam,” tutur Kiai Mutawakkil Alallah, yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo.
Keumatan dan kebangsaan
Di Pondok Pesantren asuhan KH Abdul Matin Jawahir itu, Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim, membahas persoalan keumatan dan kebangsaan. Terbagi dalam empat komisi: Komisi Pendidikan, Pengkaderan dan Sumber Daya Manusia, Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan, Komisi Ekonomi dan Kemandirian, dan Komisi Media dan Literasi Dakwah. Selain itu, ada pembahasan khusus dalam Forum Musyawarah Alim Ulama PWNU Jatim.
Tampak hadir para tokoh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) baik Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Tuban. Hadir pula para masyayikh seperti Rais Syuriyah PWNU Jatim. Di antaranya, KH Anwar Manshur, KH M Hasan Mutawakkil Allallah, Prof KH Ali Maschan Moesa, Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar dan jajarannya. Terlebih dahulu mendengarkan sambutan KH Abdul Matin Jawahir, sebagai sahibul bait kegiatan.
Rapat Pleno PWNU Jatim diikuti uturan dari badan otonom (Banom). Seperti Muslimat NU, GP Ansor, Fatayat NU, IPNU, IPPNU, Sarbumusi, Pagar Nusa, dan seluruh perwakilan lembaga lain. Dari hasil sidang Komisi-Komisi, akhirnya berhasil menggelar pleno sebagai hasil akhir dari forum kerja. Menjadi acuan dalam melaksanakan program PWNU Jatim hingga akhir kepengurusan 2023. Yakni kepengurusan PWNU Jatim periode 2018-2023 hasil Konferensi NU di Lirboyo Kediri pada Juli 2018.
